Sebanyak 48,8 juta warga kini menghadapi ancaman gempa Jawa Barat yang tersebar di hampir seluruh penjuru wilayah. Dokumen resmi Kajian Risiko Bencana (KRB) 2025–2029 mencatat fakta mengejutkan ini sebagai peringatan penting bagi keselamatan publik.
Pasalnya, lebih dari separuh atau sekitar 53 persen populasi yang terpapar merupakan masyarakat miskin. Kendati demikian, pemerintah daerah memikul tanggung jawab besar guna menjamin keselamatan kelompok rentan tersebut saat bencana tiba.
Secara tektonik, tanah Pasundan bertumpu tepat di atas zona tumbukan aktif antara Lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Selain itu, jajaran tujuh gunung api aktif serta kepungan sesar darat kian melipatgandakan potensi guncangan tektonik.
Pimpinan instansi kebencanaan Jabar menegaskan bahwa hampir seluruh daerah di wilayahnya menyimpan kerawanan serupa. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi guncangan sesar harus dibangun secara terstruktur oleh berbagai pihak.
Pemetaan Wilayah Rentan dan Ancaman Gempa Jawa Barat
Berdasarkan dokumen resmi, sekitar 34,19 persen wilayah daratan Jawa Barat berstatus kawasan rawan gempa bumi. Sementara itu, zona bahaya tinggi membentang seluas 1,26 juta hektare dan area risiko menengah mencakup 2,42 juta hektare.
Kabupaten Bogor menempati urutan teratas dengan jumlah warga terpapar mencapai 5,55 juta jiwa. Di sisi lain, Kota Banjar mencatatkan populasi terpapar paling rendah dengan angka 208.257 jiwa.
Sejumlah kawasan seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang, dan Sukabumi juga memicu perhatian khusus dari otoritas terkait. Kerentanan tinggi tersebut timbul akibat lintasan patahan aktif yang membelah kawasan permukiman padat.
Kolaborasi Mitigasi dan Jaring Pengaman Sosial
BPBD Jawa Barat terus memusatkan perhatian pada strategi evakuasi dan kesiapsiagaan darurat masyarakat saat tanah berguncang. Selanjutnya, perlindungan sosial bagi kelompok miskin membutuhkan keterlibatan lintas sektor dari dinas terkait.
“Kita di BPBD hanya menyampaikan bahwa apabila terjadi kejadian gempa maka kita melakukan mitigasi apa saja yang harus dilakukan. Strategi-strategi untuk menjamin masyarakat tersebut biasanya dilakukan oleh teman-teman dinas desa atau dinas sosial sebetulnya untuk jaring pengaman sosial dan sebagainya,” bebernya.
Kalkulasi Skenario Terburuk Kerugian Ekonomi
Kajian Risiko Bencana mengkalkulasi skenario terburuk kerusakan fisik tertinggi berada di Kabupaten Garut dengan taksiran Rp39,76 triliun. Sementara itu, Kabupaten Bogor menyusul di posisi kedua dengan potensi kerusakan infrastruktur senilai Rp31,91 triliun.
Sektor ekonomi Kabupaten Sukabumi juga menanggung ancaman kerugian paling masif senilai Rp12,18 miliar. Alhasil, total akumulasi dampak ekonomi dan fisik terparah di Jawa Barat diproyeksikan mampu menembus Rp354,19 triliun.
BACA JUGA:Â Dugaan Penggelapan Film Nia Seret Ruben Onsu, Kerugian Tembus Rp15 Miliar
Namun, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun menegaskan bahwa nominal fantastis tersebut bukan sebuah kepastian musibah. Estimasi kerugian raksasa itu murni kalkulasi skenario paling pahit apabila seluruh titik bencana terhubung bersamaan.
“Kita berdasarkan peta kajian risiko bencana apabila ini menyeluruh, jebret kejadian keseluruhan, tapi ini mah kan sangat jarang ya kejadian gempa di semua tempat terconnecting. Nah ini angka ini yang keluar,” ujar Teten.
Pemerintah daerah saat ini mengoperasikan rencana kontinjensi mandiri untuk menghadapi ancaman gempa Jawa Barat berskala lokal seperti Sesar Lembang. Langkah terukur tersebut memastikan kesiapan personel dan penyaluran logistik darurat berjalan jauh lebih realistis di lapangan.
Hype Highlights:
- Sebanyak 48,8 juta warga Jawa Barat terpapar risiko gempa, dengan 53 persen di antaranya merupakan kelompok masyarakat miskin.
- Kabupaten Bogor mencatatkan jumlah warga terpapar tertinggi hingga 5,55 juta jiwa, sedangkan Kota Banjar terdata paling rendah dengan 208 ribu jiwa.
- Total potensi kerugian fisik dan ekonomi akibat skenario terburuk gempa di Jawa Barat diestimasi menyentuh angka Rp354,19 triliun.
- BPBD Jawa Barat memprioritaskan rencana kontinjensi sektoral pada sesar aktif utama seperti Sesar Lembang guna meredam dampak kerusakan riil.
